![]() |
Saat masa aksi damai memasuki halaman gedung DPRD Kabupaten Dogiyai. |
Dogiyai, KAJPNews _ Aksi sweeping yang kini menjelang lima bulan dari pihak aparat gabungan (Polisi, Brimob dan Tentara) dengan alasan mengamankan pilkada di kabupaten Dogiyai itu menuai protes akibat dibalik rutinitas sweeping itu banyak masyarakat telah mengalami tindakan kekerasan, bahkan seseorang tewas usai dipukul olah polisi.
Melihat aparat yang bertindak tak manusiawi dalam melakukan sweeping itu, maka ratusan masa dari berbagai elemen masyarakat di Dogiyai melakukan aksi Demo Damai ke kantor DPRD, Senin, 16/01/2017.
Dalam aksi itu, masing-masing perwakilan dari berbagai elemen, diantaranya Kaum intelektual, Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Kepala kampung, Pihak Gereja, Mahasiswa Dogiyai Per-Wilayah Kota Studi, Kaum Muda, Kaum Muda Katolik, Perwakilan Masyarakat dan Perwakilan Perempuan Dogiyai semuanya menyampaikan peryataan yang sama, yakni menolak terhadap sweeping yang tak manusia itu dan juga mendesak untuk lakukan demiliterisasi di Kabupaten Dogiyai.
Penolakan ini dilakukan akibat banyak masyarakat telah mengalami tindakan kekerasan dari aparat, selain itu masyarakat menilai penyitaan terhadap benda tajam seperti parang, kampak dan sekop itu juga sudah berlawan dengan budaya setempat.
“polisi harus tahu budaya di sini. Kami bawah benda tajam bukan mau perang atau bunuh orang. Kami bawah kampak dan parang itu mau pergi cari kayu bakar. Kami bawah parang dan sekop itu ke kebun. Pisau itu juga biasa kami bawah untuk memotong daging dn lainnya, bukan bawah untuk menikam orang. Kami bawah anak panah bukan mau pana orang, itu budaya kami sebagai manusia mee. Dan itu sudah menjadi jati diri kami,” ujar Kordinator Umum Aksi Damai, Benediktus Goo dalam Orasinya di hadapan DPRD, Para Kepala Distrik, Kepala Kampung dan masa hadir di halaman Kantor DPRD.
Ia juga meminta agar masyarakat kembali bawah parang, kampak dan anak panah, sebab itu sudah menjadi budaya dan bagian dari jati diri manusia Mee. “mulai besok (selasa,17/01) masyarakat kembali seperti seperti biasa, bawah parang dan kampak. Bawah anak panah kembali karena itu sudah budaya kami dan juga sebagai jati diri kami,” ajaknnya
Masa aksi mengungkapkan, sweeping yang dilakukan pihak aparat itu bukan hanya benda tajam, namun disebutkan yang menjadi sasaran operasi sweeping itu tak ada kaitan dengan pilkada, diantaranya, atribut papua merdeka, pemeriksaan aktivis ham, pemeriksaan hp dan uang, rambut gimbal dan berjenggot, noken anggrek serta orang mabuk.
“di sini bukan daerah teroris atau daerah OPM. Ini daerah aman tapi aparat berusaha menciptakan konflik,” ujar salah satu perwakilan dalam orasinya.
Masa aksi mendesak agar pihak DPRD segera mengupayakan tiga tuntutan masyarakat, yakni; pertama, segera menggantikan Kapolsek Moanemani, kedua, menarik kemabali rumah yang saat ini ditempati Brimob sebab gedung tersebut merupakan asset Pemerintah, dan yang ketiga masa aksi menuntut agar lakukan demiliterisasi di Dogiyai.
![]() |
Saat orator dari salah satu elemen di halaman kantor DPRD Dogiyai |
Para orator menyebutkan alasan dibalik tuntutan dilakukannya demiliterisasi itu karena yang menjadi actor dibalik kekacauan di Dogiyai adalah aparat sendiri. Seperti yang pernah terjadi bulan april 2011 lalu yang dikenal dengan sebutan Dogiyai Berdarah, konflik itu bermula dari pihak kepolisian sendiri yang menjual togel sehingga dua orang tewas ditembak aparat, begitu pula telah dicatat bahwa yang mengedarkan minuman keras di Dogiyai justru dari Aparat sendiri, yaitu oleh Polisi dan Paskas yang menitipnya di masyarakat pendatang untuk dijual, dan juga dari aksi sweeping dengan alasan mengamankan pilkada itu telah merengut nyawa akibat dipukul oleh Polisi.
Terkait tuntutan dari masyarakat, pihak DPRD berjanji akan berupaya dalam dua minggu ke depan untuk diselesaikan dalam suatu pertemuan bersama Danramil dan Kapolsek, para Kepala Distrik, Kepala Kampung dan beberapa elemen masyarakat lainnya.
Dalam Demo damai itu, masaa menunjukan foto-foto kekerasan yang dilakukan aparat saat sweeping. Aksi damai sendiri dilakukan mempertanyakan sweeping yang melebihi batas kemanusiaan, namun Kapolsek dan Danramil tidak hadir maka masa menegaskan untuk tidak melakukan sweeping lagi, jika aparat melakukan sweeping lagi maka masa dengan jumlah besar akan kembali demo di kantor DPRD Dogiyai.
Selain itu, demo damai ini juga dilakukan untuk mengantisipasi konflik antara aparat dan masyarakat yang nantinya Dogiyai disebut sebagai daerah merah, pada hal masyarakat hidup aman dan nyaman serta aksi damai ini dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat dari aksi kekerasan pihak aparat.
Masa meminta, aparat diperbolehkan lakukan Sweeping sebelum satu minggu menjelang pemilihan umum.
Sementara itu, dari aksi sweeping selama lima bulan ini, yang ketahui sebanyak 14 orang sudah menjadi korban kekerasan dari aparat, salah satunya tewas dipukul polisi pada hari Selasa,10/01/2017 di halaman Polsek Moanemani.
Untuk diketahui korban yang meninggal akibat dipukul polisi ini, singkat kronologisnya, para saksi mengungkapkan, korban yang bermarga marga Pekei ini sedang menuju dari Deiyai ke Nabire menggunakan Sepeda motor, sesampai di terminal Moanemani, Ia ditahaan polisi untuk diperiksa, karena kedapatan membawah pisau, ia menjelaskan pisaunya itu dibawah untuk jaga diri selama perjalanan menuju nabire. Sayangnya alasan itu seperti bom waktu yang akan merengut nyawanya. Korban di arahkan ke halaman Polsek moenemani dan di situ ia dipukul polisi hingga tak bernyawa.
0 komentar:
Post a Comment