KAJPNews - Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai Pemerintah belum memperhatikan secara serius kondisi keamanan di Indonesia, terlebih adanya pelanggaran HAM di Papua.
Berdasarkan informasi yang diterima dari Komnas HAM, kata dia, diduga terjadi serangkaian pelanggaran HAM selama Pemerintahan Jokowi-JK.
"Kami menerima Info dari Komnas HAM, dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah terjadi berbagai peristiwa pelanggaran HAM, penangkapan, penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap setidaknya 700 orang Papua," kata Dasco seperti yang dikutip media merdeka.com, Rabu (30/3).
Menurutnya, Komnas HAM merupakan Institusi Negara, maka perintah harus memverifikasi laporan tersebut.
"Data tersebut memang cenderung bombastis, namun perlu diingat bahwa Komnas HAM adalah institusi negara. Pemerintah harus memverifikasi dan menindaklanjuti temuan Komnas HAM tersebut," sambungnya.
Lanjut dia, kondisi keamanan di Papua saat ini tidak terlepas dari kesalahan treatment yang sudah terjadi sejak lama.
Pendekatan keamanan yang diterapkan selama ini memang memperbesar resiko terjadinya pelanggaran HAM.
Kasus-kasus lama yang tidak tuntas diusut menyisakan kekecewaan dan bahkan dendam bagi masyarakat yang menjadi korban.
"Dalam kondisi seperti ini, situasi Papua seperti api dalam sekam, setiap saat bisa muncul dan berkobar," bebernya.
Adanya rencana Pemerintah menuntaskan masalah HAM di Papua sangat disambut baik oleh Dasco.
"Kami mengapresiasi pernyataan Menko Polhukam yang akan menuntaskan 16 kasus HAM Papua dalam waktu satu tahun, supaya masyarakat tenang memang harus ada tenggat waktu penyelesaian, prinsipnya ada kepastian, yang terpenting jangan hanya berjanji," tukasnya.
"Yang tak kalah penting, saat ini kami berharap pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk menciptakan tanah Papua damai dan aman serta melaksanakan pembangunan berbasis HAM," pungkasnya. (*)
Berdasarkan informasi yang diterima dari Komnas HAM, kata dia, diduga terjadi serangkaian pelanggaran HAM selama Pemerintahan Jokowi-JK.
"Kami menerima Info dari Komnas HAM, dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah terjadi berbagai peristiwa pelanggaran HAM, penangkapan, penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap setidaknya 700 orang Papua," kata Dasco seperti yang dikutip media merdeka.com, Rabu (30/3).
Menurutnya, Komnas HAM merupakan Institusi Negara, maka perintah harus memverifikasi laporan tersebut.
"Data tersebut memang cenderung bombastis, namun perlu diingat bahwa Komnas HAM adalah institusi negara. Pemerintah harus memverifikasi dan menindaklanjuti temuan Komnas HAM tersebut," sambungnya.
Lanjut dia, kondisi keamanan di Papua saat ini tidak terlepas dari kesalahan treatment yang sudah terjadi sejak lama.
Pendekatan keamanan yang diterapkan selama ini memang memperbesar resiko terjadinya pelanggaran HAM.
Kasus-kasus lama yang tidak tuntas diusut menyisakan kekecewaan dan bahkan dendam bagi masyarakat yang menjadi korban.
"Dalam kondisi seperti ini, situasi Papua seperti api dalam sekam, setiap saat bisa muncul dan berkobar," bebernya.
Adanya rencana Pemerintah menuntaskan masalah HAM di Papua sangat disambut baik oleh Dasco.
"Kami mengapresiasi pernyataan Menko Polhukam yang akan menuntaskan 16 kasus HAM Papua dalam waktu satu tahun, supaya masyarakat tenang memang harus ada tenggat waktu penyelesaian, prinsipnya ada kepastian, yang terpenting jangan hanya berjanji," tukasnya.
"Yang tak kalah penting, saat ini kami berharap pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk menciptakan tanah Papua damai dan aman serta melaksanakan pembangunan berbasis HAM," pungkasnya. (*)
0 komentar:
Post a Comment