Siapkan Perusahaan Akuisisi Saham Freeport

Jakarta,Timika, KAJP News --- PT Freeport Indonesia (FI) rencananya mulai memproses divestasi saham kedua pada Oktober nanti. Setelah 9,46 persen saham menjadi milik pemerintah beberapa tahun lalu, kini besaran saham yang disiapkan untuk dilepas mencapai 10,64 persen. Kementerian BUMN berminat mendapatkannya melalui salah satu perusahaan negara seperti PT Aneka Tambang (Antam).

Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan, belum ada perusahaan yang sudah diberi mandat se cara spesifik untuk menjadikan saham pemerintah di PT FI sebesar 20 persen. Antam hanyalah sa lah satu opsi yang diminta untuk ikut mengakuisisi saham perusahaan tambang asal Amerika Se ri kat itu. ”Kami sedang melihat. Sebab, pada dasarnya, BUMN sudah memiliki 9,36 persen saham,” ujarnya di kantor pusat Pertamina.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Freeport ha rus mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) 77/2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Di situ, perusahaan tambang yang sudah puluhan tahun menambang emas di Papua tersebut harus melepas sahamnya sampai 20 persen.

Namun, angka itu belum final. Sebab, pasal 97 me nyebutkan, pada tahun kesepuluh atau 2019 nanti, 10 persen saham harus dilepas lagi. Jadi, sampai kontrak Freeport habis pada 2021, pemerintah akan memiliki 30 persen. ”Kalau ada kemungkinan untuk menaikkan, akan kami lakukan melalui (perusahaan) BUMN,” jelasnya. Dalam divestasi itu, dilakukan cara khusus yang merujuk pada kontrak karya pertambangan lain. Tahap pertama, Freeport akan menawarkan saham kepada pemerintah pusat terlebih dulu. Kalau tidak berminat, saham tersebut baru ditawarkan kepada pemerintah daerah. Harga saham mengacu pada replacement cost atau harga wajar sebagai pengganti investasi.

Berapa besaran uang yang harus disiapkan untuk menebus saham 10,64 persen tersebut memang belum diketahui. Karena itu, Rini belum bisa memastikan perusahaan BUMN mana yang diminta mengakuisisi saham tersebut. Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemariti man Rizal Ramli tidak mau berkomentar soal Free port. Entah terkait dengan perpanjangan kontrak maupun soal divestasi yang segera dilakukan Free port.

”Saya no comment dulu ya,” ujar Rizal di kantornya. Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport In donesia Maroef Sjamsoeddin menyatakan, divestasi pa da Oktober sudah final. Jadi, pemerintah bisa men dapatkan kepemilikan saham 20 persen tahun ini. Dia memastikan, negara menjadi fokus Freeport untuk mendapatkan saham. ”Pemerintah menjadi prioritas utama,” janjinya. *

Share on Google Plus

About Admin