 |
| Marinus Yaung. Sumber Foto/Google |
Jayapura, KAJPNews_Pengamat Hukum Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, merasa heran dan menduga bahwa pembangunan Kodam XIII Kasuari di Manokwari, Papua Barat merupakan visi dari rumusan dalam perdebatan di Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) Tahun 2002 silam.
“Sudah terbentuk Pembangunan KodamXVIII / Kasuari di papua barat aneh...? koh bisa,”. Dari pembangunan Kodam tersebut, ia mengingat kembali rumusan dalam perdebatan terkait memadamkan Nasionaisme Papua dalam pertemuan di LEMHANAS Februari 2002 itu; “untuk mengantisipasi dengan segera tumbuh kembangnya Nasionalisme Papua, percepatan pemekaran provinsi, kabupaten/ Kota di Papua. Pemekaran Provinsi akan diikuti dengan pemekaran Kodam dan Polda, pemekaran Kabupaten/Kota akan disusul pemekaran Polres, Kodim serta Korem, dengan demikian, kedaulatan negara akan dipertahankan dengan kekuatan senjata,” ulas Marinus Yaung di akun Facebooknya, Jumat, 14/10/2016.
Ia berharap, tujuan pembangunan Kodam di Manokwari-Papua Barat itu bukan melanjutkan kesimpulan di Tahun 2002 di LEMHANAS itu . “semoga apa yang terjadi di papua hari ini bukan bagian dari grand design rezim Megawati 14 tahun lalu,” harap akadimisi Uncen ini.
Pengamat Hukum ini juga mendesak agar Presiden Jokowi tidak menipu dan melakukan pendekatan militer di Papua, namun beberapa aternatif yang bisa ditempu sebab Papua sangat penting untuk Indonesia.“semoga! Dan semoga presiden jokowi tidak menipu orang papua dengan berjanji mengubah pendekatan militer dengan pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan. Papua itu penting, bukan begitu Mr. President,”ungkapnya.
Sementara itu, Brahm Seseray menanggapi dan memberikan komentar atas status tersebut, bahwa sekalipun Indonesia melakukan berbagai upaya untuk memadamkan Nasionaisme Papua, tetapi akan gagal terus sebab Ideologi Papua Merdeka (Nasionalisme Papua) sudah mendarah daging dalam setiap Generasi Orang Papua.
“Seluruh kebijakan Bangsa Indonesia terhadap Bangsa Papua yaitu pemekaran provinsi,kabupaten/kota,adalah untuk menghancurkan Nasionaisme papua bukan bertujuan mensejahterahkan rakyat pribumi papua. Pemekaran Provinsi, Kabupaten/Kota hanya untuk mendatang kaum imigran dan memperlus pertahanan (pembentukan kodam,polda,polres, dan sebagainya),itu fakta .Upaya mengadu dombakan sesama orang papua saling membunuh demi kedududukan di dearah otonom baru .Coba anda dari kota jayapura ke arah koya perbatasan papua dan PNG,atau ke arah kabupaten Keroom,anda akan melihat pos-pos TNI/Porli bertebaran dimana-mana, .jaraknya pun dekatan rata-rata 1000 meter ada satu pos. Jika pemerintah idnonesia katakan untuk kesejahterahan rakyat papua,memperpendek rentang kendali/kerja pemerintah akan lebih fokus membangun masyarakat papua sehingga pemekaran di lakukan oleh tipu daya yang sedang di permainkan oleh pemerintah indonesia terhadap bangsa papua. Kesimpulanya, upaya pemerintah di atas tanah papua adalah upaya menghancurkan ideoogi papua merdeka atau Nasionaisme papua, padahal Nasionaisme papua atau ideologi papua merdeka tidak pernah dihentikan oleh kolonial indonesia di atas tanah papua. Sekalipun indonesia terus membunuh/memenjarakan,menyiksa rakyat papua namun tidak akan menghentikan Nasionaisme Papua,” tulis Brahm.
(KAJPNews/Hengky Bobii)
0 komentar:
Post a Comment